KPK Temukan Aset Pemda Papua Bernilai Miliaran Bermasalah



Sejumlah aset di bawah pemerintahan daerah Papua yang bernilai ratusan miliar rupiah bermasalah ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK melakukan evaluasi komprehensif terkait perbaikan tata keolola pemerintahan di Papua melalui program penegahan korupasi terintergrasi.

 "Tanah berlokasi di Prov Papua sekurangnya senilai Rp111 miliar. Hotel berlokasi di Prov Papua senilai Rp96,5 miliar. Tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, pada Senin (20/5/2019).

 Dijelaskna juga oleh Febri, ada juga potensi aset milik negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang masuk dalam daftar sengketa oleh KPK.

 "71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga. 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan/saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan tanah jalan," ungkapnya.

 Saat ini, berupaya membantu mengoptimalkan pendapatan daerah, di antaranya dengan implementasi tax online di beberapa pemda yang telah siap serta optimalisasi sumber pendapatan lain yang sustainable.

 "Evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sepanjang tahun 2018 perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di Papua. Selain evaluasi, KPK juga mendorong Provinsi Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019," pungkas Febri.

 Adapun program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu: Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
Hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Hal ini berdasarkan nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25% (skala 0% - 100%), nyaris berada di kategori merah.





Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hidup 5 tahun di Bawah Tuduhan Dj Verny, Denny Sumargo Lega

Image
Setelah Denny Sumargo dan Allesa melakukan tes DNA guna membuktikan tuduhan dari DJ Verny Hasan terkait ayah biologis dari anaknya, Alessa Anjani itu tidak terbukti benar. Dengan begitu Denny Sumargo lega terhadap tuduhan tersebut. Sudah terbukti bahwa tuduhan dari DJ itu tidak benar, Densu alias Denny Sumargo sudah mencurigai salah seorang laki-laki yang diduga adalah ayah biologi dari Allesa. "Mencurigai (ada sosok pria), tapi tidak berani memfitnah," ujar Denny di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/3). Sudah berjalan 5 tahun Denny Sumargo hidup di bawah tuduhan dari DJ Verny, Dirinya sangat yakin bahwa laki-laki itulah yang sebenarnya ayah biologis dari Allesa dan laki-laki itulah yang harusnya bertanggung jawab. Tetapi Denny Sumargo tidak inging memberitahukan siapa laki-laki tersebut dan juga profesi dari laki-laki itu apa, sedikitpun Denny tidak ingin memberitahukanya pada publik. "Saya enggak kenal orang itu, tapi menurut analisa saya selama...
Read more

Kini Maskapai Garuda Larang Untuk Pengambilan Foto dan Video

Image
Dilansir dari Akurat.co di Jakarta, Selasa (16/7/2019) bahwa aktivitas mengambil foto di dalam pesawat maskapai Garuda Indonesia sudah dilarang. Larangan tersebut diketahui berdasarkan pengumuman NO.JKTCSS/PE/60145/19. Pengumuman larangan tersebut sudah juga ditandatangani oleh Pjs. SM. FA Standardization and Development Evi Oktaviana di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2019. diketahui dalam surat pengumuman tersebut larangan mengambil foto di dalam pesawat tidak hanya untuk para penumpang, tetapi juga untuk awak kabin. "Menindaklanjuti arahan dari manajemen, kepada seluruh awak kabin diinformasikan sebagai berikut: Tidak diperbolehkan mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto ataupun video oleh awak kabin ataupun penumpang," tulis dalam pengumuman tersebut. Hingga saat dihubungi, pihak Garuda belum memberikan keterangan terkait beredarnya surat pengumuman tersebut. Sebelumnya, sempat viral foto menu dengan tulisan tangan di penerbangan kelas bi...
Read more

KPK Belum Memiliki Tersangka Baru

Image
KPK Belum Memiliki Tersangka Baru Sampai saat ini KPK belum belum memiliki tersangka baru dan juga belum melakukan penyidikan maka haruslah dimaknai dengan melawan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. "Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat", katanya. Kepala Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) Boyamin Saiman dan anak mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, Nadia Mulya , akan mendatangi KPK guna menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century .   Bukti tersebut perlu diserahkan kepada KPK , kepentingan bagi MAKI adalah un...
Read more