mengungkap kasus

Sejumlah aset di bawah pemerintahan daerah Papua yang bernilai ratusan miliar rupiah bermasalah ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK melakukan evaluasi komprehensif terkait perbaikan tata keolola pemerintahan di Papua melalui program penegahan korupasi terintergrasi. "Tanah berlokasi di Prov Papua sekurangnya senilai Rp111 miliar. Hotel berlokasi di Prov Papua senilai Rp96,5 miliar. Tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, pada Senin (20/5/2019). Dijelaskna juga oleh Febri, ada juga potensi aset milik negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang masuk dalam daftar sengketa oleh KPK. "71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga. 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan/saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan tanah...

Disebut-sebut bahwa aksi walk out atau meninggalkan rapat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan sejumlah saksi Partai Politik (Parpol) atau timses Capres-Cawapres, tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap hasil pemilu yang sudah ditetapkan. Komisioner KPU RI, Ilham Saputra sendiri yang mengatakan hal itu saat menanggapi ada aksi walk out yang dilakukan sejumlah saksi di beberapa daerah pada saat rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Serentak 2019. Meskipun pada saksi melakukan aksi walk out tersebut, Ilham mengungkapkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara akan tetap menjadi dokumen yang sah. "Saksi mau walk out, mau apa? Tidak masalah. Tetap saja sah," ungkapnya di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019). Aksi walk out itu salah satunya terjadi dalam rapat pleno KPU di Jateng pada Minggu (12/5/2019) dini hari. Saat itu, saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak ikut menandatangani formulir plano DC 1 atau l...