mengungkap kasus

Kantor DPP Nasdem yang berada di kawasan Suroso Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (24/7/2019) didatangi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Datangnya Anies ke Kantor DPP Nasdem itu guna bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan mereka berdua sudah dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB. Dikatakan oleh Anies kedatangan dirinya ke sana (kantor Nasdem) hanyalah unutk menghadiri undangan makan siang dalam rangka ulang tahun Surya Paloh. "Enggak ada apa-apa, ya biasa aja undangan makan siang," kata Anies di Balai Kota. Sosok Surya Paloh adalah tokoh nasional yang patut dihormati, maka dari itu Anies menerima undangan makan siang tersebut. Lanjut Anies, sebenarnya pertemuan itu sudah direncanakan sudah dari lama, namun baru hari ini bisa terlaksana. Dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, Anies menyebutkan tidak adanya pembahasan yang menyangkut isu lain apa lagi isu politik nasional. Adapun pembahasan isu lain, Anies mengaku hanya membicar...

Dilansir dari Akurat.co di Jakarta, Selasa (16/7/2019) bahwa aktivitas mengambil foto di dalam pesawat maskapai Garuda Indonesia sudah dilarang. Larangan tersebut diketahui berdasarkan pengumuman NO.JKTCSS/PE/60145/19. Pengumuman larangan tersebut sudah juga ditandatangani oleh Pjs. SM. FA Standardization and Development Evi Oktaviana di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2019. diketahui dalam surat pengumuman tersebut larangan mengambil foto di dalam pesawat tidak hanya untuk para penumpang, tetapi juga untuk awak kabin. "Menindaklanjuti arahan dari manajemen, kepada seluruh awak kabin diinformasikan sebagai berikut: Tidak diperbolehkan mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto ataupun video oleh awak kabin ataupun penumpang," tulis dalam pengumuman tersebut. Hingga saat dihubungi, pihak Garuda belum memberikan keterangan terkait beredarnya surat pengumuman tersebut. Sebelumnya, sempat viral foto menu dengan tulisan tangan di penerbangan kelas bi...

Untuk pihak-pihak dari kalangan apapun diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad jika ingin menggunakan nama Prabowo dalam setiap kegiatan harus meminta atau mendapatkan izin terlebih dahulu. Karena hal pembuatan KTP-PS atau Kartu Tanda Penduduk Prabowo-Sandi, adanya itu tidak diketahui dan tanpa se-izin dari Prabowo Subianto. "Pembuatan KTP PS ini di luar pengetahuan Pak Prabowo. Dan di luar seizin Pak Prabowo, seolah-olah resmi dari Pak Prabowo. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apapun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo," ucap Dasco dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (3/7/2019). Jika para pihak yang masih melakukan hal tersebut, tak segan Prabowo akan mengarahkan kepada pihaknya untuk mengambil langkah hukum. "Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabo...